Ayolah Pusat

Gbr : Tirto.id

Pendemi covid 19 telah resmi masuk Indonesia, setidaknya dari mulai bulan Maret 2020 lalu. Ketika tulisan ini saya buat tanggal 19/04/2020 angka postif sudah mencapai 5000 an orang. Bagi saya pribadi, masifnya penyebaran covid 19 di Indonesia tidak lepas dari tanggung jawab pemerintah pusat yang menurut saya sangat lamban dalam menangani ahal ini.

Saya ingat ketika di awal awal dimana saat itu virus baru masuk Indonesia dan jumlah positif baru mencapai angka 2 digit, pemerintah tidak bergerak cepat dengan menutup akses keluar masuk di Bandara. Padahal, Indonesia menjadi negara yang kesekian yang terdampak virus ini, sehingga kita seharusnya bisa melihat dan belajar terlebih dahulu dari negara lain bagaimana cepatnya dan mudahnya penyebaran virus ini.

tabloidnyata.com

Pada satu titik, seorang pesohor di Indonesia bahkan sampai mengkritik bagaimana kita sebagai warga negara diminta untuk dirumah aja, namun aktifitas di bandara justru berjalan seperti biasa dengan masih banyaknya orang asing yang masuk ke Indonesia, padahal tidak ada yang tahu apakah ia membawa virus tersebut atau tidak. Bagi saya, pemeriksaan suhu tubuh tidak lebih dari protokoler tambahan yang tidak membawa dampak apapun. Toh jujur saja bahwa banyak pasien yang positif namun tanpa gejala kan.

Bagi saya, pemerintah pusat kalah cepat di banding Pemerintah daerah dalam hal ini Jakarta. Saya bukan penggila Anies Baswedan, tapi saya mengapresiasi langkah Gubernur DKI tersebut dengan meliburkan sekolah., WFH untuk PNS dan menghimbau melalui Surat Edaran agar perusahaan-perusahaan mau melakukan WFH, terlepas blunder dan keputusan bodohnya ketika membatasi angkutan umum dan pembagian masker gratis yang menyebabkan antrian dan penumpukan manusia karena adanya kerumunan.

Kembali ke pusat, dosa pusat dimata saya kembali bertambah ketika Menkumham dalam RDP dengan DPR mempertimbangkan pembebasan untuk napi korupsi dalam rangka mencegah penularan virus corona di dalam rapat. Bagi saya, itu ide yang memalukan dan menggelikan. Saya yakin jumlah napi korupsi mungkin hanya sepersekian persen dari jumlah seluruh tahanan di Indonesia, yang berarti pembebasan koruptor tidak akan membuat lapas lega juga.

cbncindonesia.

Setelah itu, Luhut Binsar Panjaitan -yang notabene seorang Menko- dalam kondisi yang prihatin ini malah mempertanyakan kenapa jumlah korban belum mencapai 500 (ini linkberitanya). Sejujurnya, saya tidak mengerti mengapa Luhut bisa mengeluarkan statement tersebut. Ingatlah bahwa 500 bukanlah sebuah angka mati, ada nyawa disana yang mempunyai banyak cerita dan kenangan, dan kepergiannya ditangisi banyak pihak. Di seluruh dunia, semua negara berusaha mati-matian menekan angka kematian akibat covid 19, di Indonesia malah dipertanyakan.

   

Ditengah kondisi yang prihatin ini, ada baiknya berbagai pejabat negara berpikir terlebih dahulu sebelum mengeluarkan statement. Saya yakin pernyataan tersebut akan sangat melukai hati keluarga korban meninggal karena korona. Toh, seperti yang kita ketahui bersama, pasien corona mempunyai protokoler sendiri ketika di makamkan, belum lagi risiko di tolak warga sekitar.

Kini pemerintah pusat bagi saya sedang menuai apa yang awalnya mereka sepelekan. Kegagalan untuk belajar bergerak cepat menutup mata rantai penyebaran virus ini berbuah pahit. Saya sungguh berharap musibah ini akan berakhir dengan segera, mengembalikan ekonomi dan kehidupan menjadi kembali seperti awal dan senormal mungkin. Toh, sedih rasanya mendengar banyak orang yang mengalami PHK sehingga kehilangan mata pencaharian karena wabah ini. 

Dan setelah itu semoga para petinggi di negeri ini belajar banyak dari kasus ini. Banyak, sangat banyak, mulai dari belajar untuk mengurangi tahanan di lapas, belajar untuk berkoordinasi dengan lebih baik dengan pemerintah daerha,, hingga belajar untuk beretika dalam memberikan statement kepada media.

Selamat belajar Indonesia..

Cepta sembuh dan semoga cepat kembali seperti sedia kala.